Pendidikan yang dipolitisi!

Penerapan otonomi daerah memicu politisasi sektor pendidikan yang mengakibatkan pendidikan di daerah sulit berkembang. “Sebenarnya aspek otonomi daerah yang memengaruhi sektor pendidikan  di politis.

Politisasi pendidikan di daerah memang tidak bisa terhindarkan dalam penerapan otonomi daerah, terutama saat pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadikan pendidikan sebagai objek politik di daerah.

Penetapan kepala Dinas Pendidikan oleh kepala daerah yang seringkali tanpa didasarkan kapabilitas seseorang, namun hanya karena memiliki kedekatan secara politik dengan elite di daerah. “Akibatnya, pendidikan dikelola secara sembarangan karena orang yang berada di pucuk pimpinan bukan orang yang memahami tugasnya, penerimaan guru dengan kolusi dianggap umum, dan akreditasinya tidak jelas,”
Dampak otonomi daerah juga menjadikan sektor pendidikan tak berkembang, sebab pemerintah daerah bisa saja tidak memenuhi tanggung jawab dalam pengalokasian dana pendidikan secara tepat. “Anggaran pendidikan 20 persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akhirnya belum dapat diimplementasikan secara seimbang dan tepat di daerah.
Karena dengan muncul gagasan sentralisasi pendidikan di tengah kebijakan otonomi daerah sekarang ini, atau setidaknya sentralisasi atas tenaga pengajar untuk menghindari politisasi pendidikan di daerah. “Namun, kalau pendidikan disentralisasi ke pusat, maka kemungkinan terjadi politisasi dalam tataran lebih tinggi bisa saja terjadi. Ini juga nantinya tidak baik bagi perkembangan sektor pendidikan,” .
Solusi terbaik dalam mencegah politisasi dalam sektor pendidikan di daerah sebenarnya tidak perlu dengan sentralisasi pendidikan ke pusat, karena pendidikan cukup ditangani di tingkat daerah. “Akan tetapi, kepala daerah jangan dipilih secara langsung, namun dipilih melalui DPRD.
Pakar pendidikan H.A.R. Tilaar yang juga menjadi pembicara seminar itu mengatakan, manajemen pendidikan nasional saat ini cenderung mengikuti paham neoliberalisme yang jelas bertentangan dengan UUD 1945. “Manajemen pendidikan nasional perlu membuka diri atas perubahan-perubahan global, namun harus tetap berpijak pada kepentingan rakyat, yakni meningkatkan taraf hidup dan mencerdaskan kehidupannya,” katanya.

Di republik yang besar ini, entah kapan semua elemen masyarakat bisa bergabung, bersatu padu, bersama-sama bekerja untuk memajukan bangsanya. Kompetisi warna politik cukup ketika sedang menggelar pemilu, setelah itu selesai dan membangun kembali negara secara gotong royong sesuai dengan porsi dan tugasnya masing-masing, pikiran ini mungkin hanya ada di alam ide. Di negeri ini, politik masih menjadi panglima dan uang menjadi primadonanya. Pendidikan, hukum, ekonomi dan yang lainnya selalu berselingkuh dengan politik dan kemudian diselesaikan secara transaksional (uang). Akhirnya yang mendominasi adalah kepentingan dan materi, mengutip Megawati ini adalah bencana mental yang melanda negeri kita.

Di tengah-tengah banyaknya skandal yang belum tuntas, dunia pendidikan sedang mengalami “politisasi” yaitu masuknya buku-buku tentang SBY, presiden kita saat ini. Buku-buku tersebut baru teridentifikasi masuk di beberapa sekolah tingkat SMP di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga (Dikpora) Kabupaten Tegal Edy Pramono mengatakan bahwa buku-buku tentang SBY bisa masuk ke sekolah karena telah lolos penilaian pusat kurikulum dan perbukuan Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), (kompas, 27 Januari 2011). Kalau alasan lainnya adalah bahwa buku-buku tersebut hanya buku bacaan biasa yang akan disimpan di perpustakaan dan tidak ada kewajiban murid untuk membacanya, kenapa hanya buku-buku SBY saja yang dipromosikan, padahal kan kita sudah memiliki lima mantan presiden yaitu Soekarno, Soeharto, B.J Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati. Mereka tidak kalah keren dan memiliki kontribusi yang mungkin jauh lebih besar dari pada SBY.

Pendidikan adalah media sakral untuk mencetak generasi cerdas, dia tidak boleh di intervensi oleh politik apalagi yang sifatnya sangat individual. SBY adalah salah satu putra terbaik bangsa yang dalam beberapa hal patut diteladani, tapi mengenalkan sosok beliau kepada generasi bangsa tidak mesti dipaksakan melalui institusi pendidikan formal seperti ini. Pak Beye akan lebih dihargai oleh rakyatnya bahkan dunia internasional apabila dapat meningkatkan kualitas pendidikan, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah, kualitas guru ditingkatkan, infrastruktur sekolah dibenahi, lulusan sarjana, magister dan doktor makin bertambah.

Sampai detik ini buku-buku tersebut masih kontroversial, dalam hal ini penulis hanya ingin mengatakan bahwa ini merupakan salah satu bukti masih semrawutnya pengelolaan pendidikan kita, jangan-jangan ada mafia buku juga. Keadaan seperti ini bukanlah hal baru di negara kita, pada masa Orde Baru Pancasila sangat identik dengan Pak Harto dan ini diajarkan hampir di semua level pendidikan, salah satu hasilnya adalah Pak Harto dikenal luas sebagai Bapak Pembangunan.

Kasus ini tentu harus dilihat secara fair, apakah ini didistribusikan secara sistemik dalam pengertian SBY memberikan perintah atau ini hanyalah pekerjaan orang-orang yang sedang cari muka di hadapan SBY. Kalau ini perintah SBY betapa lemahnya karakter presiden kita ini, dan secara telanjang dia telah merampok uang negara karena buku-buku tersebut dibiayai oleh negara melalui dana alokasi khusus (DAK). Tapi kalau ini pekerjaan oknum, jangan terlalu dibawa ke wilayah politik karena bukan domainnya, proses saja secara hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kata Pramodya Ananta Toer, semua bermula dari pikiran. Cara pandang kita selalu politis sehingga hasilnya pun selalu saling curiga mencurigai. Nampaknya kita harus membaca ulang salah satu isi pembukaan UUD 1945, bahwa Pemerintahan Negara Indonesia dibentuk untuk melindungi seganap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Para pendiri republik ini bermimpi bahwa Indonesia di masa depan menjadi bangsa maju dan bermartabat. Mereka dapat bersatu padu melawan dominasi yang tidak ringan, sehingga mereka dapat menunaikan tugasnya memerdekakan Indonesia dari penjajahan. Kini kemerdekaan itu sudah kita rasakan lebih dari setengah abad, tugas kita sebagai generasi bangsa adalah mewujudkan mimpi tersebut.

Pendidikan adalah kunci utama untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa, tidak ada satu pun negara yang maju tanpa memiliki dan memberi perhatian serius terhadap institusi pendidikan. Sekali lagi, pendidikan adalah ruang sakral yang tidak boleh diintervensi oleh kepentingan-kepentingan politik yang dapat memasung ruhnya itu sendiri.

Buku-buku Pak Beye tidaklah jelek, malah akan memberi inspirasi positif buat generasi bangsa. Tapi, alangkah mulianya kalau buku-buku tersebut diperlakukan seperti buku-buku yang lainnya, biar mekanisme pasar yang bekerja supaya suasana kompetisi dapat berlangsung secara adil dan sehat. Argumentasi Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal bahwa tidak ada titipan dalam pengadaan buku SBY, prosedurnya normal, kebetulan saja buku SBY yang terpilih lalu jadi wacana, padahal buku itu tidak beda dengan buku lainnya, sudah dinilai para ahli independen (kompas, 29 Januari 2011).

A rgumentasi ini sulit diterima karena SBY adalah presiden yang masih aktif yang tentu masih memiliki kepentingan politik entah itu pada saat ini maupun pencitraan dia setelah nanti tidak jadi presiden. Baiknya, tim ahli independen itu menyeleksi buku-buku yang lebih menunjang yang berkaitan erat hubungannya dengan pelajaran-pelajaran siswa, kalaupun mau dipaksakan bertindaklah secara adil karena pemimpin negeri ini bukan hanya SBY.
Penerapan otonomi daerah memicu politisasi sektor pendidikan yang mengakibatkan pendidikan di daerah sulit berkembang. “Sebenarnya ada dua aspek otonomi daerah yang memengaruhi sektor pendidikan yakni aspek politis.

Politisasi pendidikan di daerah memang tidak bisa terhindarkan dalam penerapan otonomi daerah, terutama saat pemilihan kepala daerah (pilkada) yang menjadikan pendidikan sebagai objek politik di daerah.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s